Berita – Berbagi Ruang Merawat Kehidupan di Taman Nasional Way Kambas

  • Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan lima satwa kunci ini terpilih menjadi salah satu situs Taman Warisan ASEAN (ASEAN Heritage Park/AHP)
  • Program AHPs termasuk di TNWK bertujuan menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan karena masyarakat desa-desa penyangga kawasan turut andil dalam upaya pelestarian alam dalam berbagi ruang dengan fauna yang ada di TNWK
  • Keseharian warga desa pinggir hutan TNWK mengembangkan ketahanan pangan dengan pertanian intesif, pengolahan produk pangan, budidaya madu hutan, pengembangan kerajinan tali/anyaman tangan bertemakan satwa dilindungi, ekowisata yang semua itu melengkapi lanskap Way Kambas.
  • Wujud berbagi ruang dengan satwa dari sisi pemanfaaatan dan pelestarian itu tercermin dalam kegiatan Pameran Virtual Produk Masyarakat Desa Penyangga, pada Rabu (23/12/2020) bertema “Berbagi Ruang, Hidup Berdamping, Merawat Kehidupan” yang diselenggarakan Balai TNWK, Pemerintah Propinsi Lampung dan kabupaten dengan mitra TNWK

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung merupakan salah satu kawasan di ujung selatan Pulau Sumatera yang kaya akan keanekaragaman hayati terutama lima satwa kunci yaitu badak sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae), gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus), tapir (Tapirus indicus) dan beruang madu (Helarctos malayanus).

Keunikan serta nilai penting dari keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, membuat TNWK terpilih menjadi salah satu situs Taman Warisan ASEAN (ASEAN Heritage Park/AHP) pada 27 Juli 2016. Selain TNWK, kawasan lain yang ditetapkan sebagai AHP yaitu Taman Nasional (TN) Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Lorentz, TN Kepulauan Seribu dan TN Wakatobi.

Program AHPs bertujuan untuk menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan yang menjadi AHPs. Tak hanya itu, masyarakat desa penyangga pun mewarnai ruang kehidupan dengan berbagai aktivitas dan juga usaha ekonominya bersamaan dengan kehadiran satwa liar yang terkadang keluar dari kawasan seperti gajah ke pemukiman atau kebun warga sekitar.

Masyarakat desa-desa penyangga TNWK turut andil dalam upaya pelestarian alam dalam berbagi ruang dengan fauna yang ada di TNWK seluas sekitar 125,631.31 hektare dan ditetapkan sebagai TN oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999.

Keseharian warga desa pinggir hutan TNWK mengembangkan ketahanan pangan dengan pertanian intesif, pengolahan produk pangan, budidaya madu hutan, pengembangan kerajinan tali/anyaman tangan bertemakan satwa dilindungi, ekowisata yang semua itu melengkapi lanskap Way Kambas.

Produk masyarakat desa penyangga TN Way Kambas Lampung dalam kegiatan Pameran Virtual Produk Masyarakat Desa Penyangga, Rabu (23/12/2020). Foto : Muhtadin/Yapeka

Wujud berbagi ruang dengan satwa dari sisi pemanfaaatan dan pelestarian itulah yang menjadi keseharian masyarakat desa penyangga untuk bersama-sama menjadi desa siaga dan tanggap akan ruang hidupnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui Pameran Virtual Produk Masyarakat Desa Penyangga, pada Rabu (23/12/2020) dengan tema “Berbagi Ruang, Hidup Berdamping, Merawat Kehidupan”.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Balai TNWK, Pemerintah Propinsi Lampung dan kabupaten, Mitra TNWK yaitu WCS, UNILA, PILI, Alert, Yapeka, Penabulu, TFCA Sumatra, SGP Indonesia, Himpasad, PKHS, Pundi Sumatera, Forum Rembug Desa Penyangga (FRDP) dan juga pemerintah desa penyangga di Kabupaten Lampung Timur serta Lampung Tengah

Upaya masyarakat tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk TNWK sebagai pengelola Kawasan konservasi. “TNWK sangat berterima kasih dengan dukungan Mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini dalam upaya mendukung kegiatan di TNWK termasuk mempromosikan produk-produk desa-desa penyangga,” ungkap Sukatmoko, Humas TNWK.

“Dengan pameran ini kita menjadi tahu ternyata sudah banyak produk yang dihasilkan oleh masyarakat dampingan TNWK bersama dengan Mitra. Tinggal bagaimana mencarikan pasarnya agar ekonomi masyarakat sekitar kawasan TNWK dapat berkembang. Dengan kehadiran Dinas Pariwisata dan Dinas PMD Lampung Timur semoga dapat bersinergi membangun perekonomian masyarakat sekitar kawasan TNWK dengan harapan dapat mendukung kelestarian kawasan Taman Nasional Way Kambas,” lanjutnya.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara berbagai pihak baik TNKW, LSM, Universitas, desa, dan pihak lainnya. Pendampingan desa masyarakat desa penyangga sudah cukup lama dilakukan dan proses yang tidak ringan hingga saat ini. Kepedulian masyarakat desa penyangga TNWK berangsur meningkat dan akan menjadi nilai tambah dalam turut melestarikan TNWK dan mendapatkan manfaat berkelanjutan dari keberadaan TNWK.

Para narasumber acara Pameran Virtual Produk Masyarakat Desa Penyangga, Rabu (23/12/2020). Foto : Muhtadin/Yapeka

Sedangkan Nano Sudarno dari Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Yapeka), salah satu mitra pendamping di TNWK menyampaikan bahwa kolaborasi mitra bersama dengan TNWK serta masyarakat sebaiknya menjadikan perhelatan kegiatan pameran virtual ini sebagai momentum menuju tujuan bersama yakni hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Keberadaan TNWK juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta masyarakat turut peduli untuk melindungi kawasan tersebut.

“Saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan harus terus digaungkan dalam merawat kolaborasi tersebut,” tambah Nano.

Untuk mendukung pelestarian TNWK, telah dilaksanakan juga rangkaian kegiatan dalam rangka “World Rhino Day 2020” yaitu seperti penanaman pakan badak serta talk show tentang pelestarian badak. Kegiatan penanaman pakan badak sebagai wujud melestarikan badak sumatera melalui pemulihan habitat serta menambah ketersediaan jenis pakan badak di habitat alaminya serta sebagai upaya edukasi masyarakat secara luas dalam konservasi badak sumatera yang didukung oleh berbagai pihak.

Sementara Adi Nugroho, Chief Grant Management Small Grants Programme the ASEAN Centre for Biodiversity (SGP) Indonesia, salah satu pendukung kegiatan di TNWK menyampaikan bahwa SGP Indonesia bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan TNWK sebagai AHP di Indonesia serta memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat sekitar penyangga TNWK untuk sumber penghidupan berkelanjutan dan konservasi alam.

“SGP belum bisa menjangkau seluruh desa penyangga di TNWK karena memiliki keterbatasan karena itu diperlukan Kerjasama semua pihak ke depannya,” tambah Adi.

Peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam pelestarian TNWK sangatlah penting agar terjadi keseimbangan, baik itu pemanfaatan sumber daya alam sekitar desa penyangga kawasan dan dukungan terhadap konservasi alam di TNWK tersebut. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, baik dalam kegiatan konservasi maupun ekonomi perlu terus dilakukan secara sistematis.

Seorang peserta menanam tumbuhan pakan badak di kawasan TN Way Kambas Lampung sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka World Rhino Day 2020. Foto : Alert

Danang Wibowo dari Aliansi Lestari Rimba Terpadu (Alert) mengharapkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini dapat menjadi event tahunan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mengkolaborasikan produk ekonomi kreatif dari desa-desa penyangga lainnya dengan pihak terkait dan hasil kegiatan LSM, baik yang bergerak di konservasi satwa maupun pendampingan masyarakat.

“Kegiatan tersebut perlu didukung dan tentunya karena dalam kondisi pandemi COVID-19, tentunya kegiatan yang dilakukan harus tetap tertib protokol kesehatan,” kata Danang.

Harapan besar muncul dari berbagai pihak agar kedepan dalam rangka pelestarian Kawasan TNWK dan peningkatan penghidupan masyarakat desa penyangga secara berkelanjutan dapat terwujud. Terus menjalin kerjasama kuat dengan komunitas masyarakat desa penyangga dalam mengembangkan produk budidaya, olahan dan kerajinan demi masa depan Taman Nasional Way Kambas di masa mendatang dan pelibatan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan konservasi harus diwujudkan secara nyata.

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2020/12/29/berbagi-ruang-merawat-kehidupan-di-taman-nasional-way-kambas/

Signing Of A Cooperation Agreement Between Way Kambas National Park Office and Penabulu Foundation

Way Kambas, 21 December 2020.

The Way Kambas National Park Office and Penabulu Foundation agreed to collaborate in increasing the capacity of civil society organizations and community based organizations in program management and financial management that is accountable for the implementation of conservation programs and the livelihoods of communities around the Way Kambas National Park area.

The signing was carried out by Adi Nugroho, M.Si., as Director representing the Penabulu Foundation and Amri, S.H., M.Hum., as The (temporary) Head of the Way Kambas National Park Office represents the Way Kambas National Park Office as a unit of MoEF in Way Kambas National Park.

The Penabulu Foundation will work with the Way Kambas National Park Office for 3 years starting from 2020 – 2022.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Taman Nasional Way Kambas Dengan Yayasan Penabulu

Way Kambas, 21 Desember 2020.

Balai Taman Nasional Way Kambas dan Yayasan Penabulu bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat basis dalam pengelolaan program dan pengelolaan keuangan yang akuntabel pada pelaksanaaan program konservasi dan tumpuan hidup masyarakat disekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Penandatanganan dilakukan oleh Adi Nugroho, M.Si., sebagai Direktur mewakili Yayasan Penabulu dan Amri, S.H., M.Hum., sebagai Plt. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas mewakili UPT Balai Taman Nasional Way Kambas.

Yayasan Penabulu akan bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Way Kambas selama 3 tahun terhitung mulai tahun 2020 – 2022.

Berita – Workshop Penanganan Konflik Manusia-Harimau Sumatera di Wilayah Penyangga Taman Nasional Gunung Leuser

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) menyelenggarakan kegiatan workshop dengan tema “Penanganan Konflik Manusia-Harimau Sumatera di Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)” di Hotel Madani, Medan pada hari selasa, 8 Oktober 2020.

Workshop ini diikuti oleh 26 peserta yang terdiri dari pemangku kawasan (TNGL), Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Langkat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wil. I Stabat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Kodim 0203 Langkat, Polres Langkat, Desa Lau Damak, Desa Batu Jonjong, Desa Timbang Lawan, Desa Bukit Mas, Desa PIR ADB, LSM Mitra (WCS, CAN-SRP, YAHUA, dan BEL) dan sektor swasta.

Workshop ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pihak terkait guna menangani konflik manusia-Harimau Sumatera terutama di wilayah penyangga TNGL yang jumlahnya mencapai lebih dari 10 kejadian sepanjang tahun 2020.

“Upaya mitigasi konflik antara manusia – harimau sumatera (dan satwa liar lainnya) adalah tanggung jawab semua pihak. Paling tidak, itulah yang mendasari PETAI untuk menginisiasi workshop penanganan konflik manusia-harimau di wilayah penyangga TNGL, untuk menyamakan persepsi dan kemudian mendiskusikan rencana penanganan konflik dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing pihak terkait. Ujar Direktur Yayasan PETAI, Masrizal Saraan saat ditemui di Hotel Madani, Medan.

Masrizal menambahkan, kehadiran para pihak seperti pemerintah daerah, pemangku kawasan, LSM dan perusahaan menunjukkan bahwa ada keinginan dari masing-masing pihak untuk berkontribusi dan berperan dalam memitigasi dan mencegah potensi konflik. Hal ini juga menjadi modal yang kuat untuk memperkuat koordinasi dan jejaring antar para pihak.

Selain itu, Kepala Balai Besar TNGL yang diwakili oleh Adhi Nurul Hadi, M.Si mengatakan “Upaya pencegahan dan penanganan konflik manusia-harimau sumatera sangat penting dilakukan salah satunya dengan melakukan sosialisasi ke desa lokasi konflik dan mendorong penggembalaan ternak yang jauh dari wilayah jelajah Harimau Sumatera, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kolaborasi antar pihak terkait dan workshop ini adalah salah satu medianya”.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Besar KSDA Sumut, yang direpresentasikan oleh Fitri Noor Ch, M.Si mengatakan “melalui workshop ini para pihak diharapkan dapat memfasilitasi riset lebih lanjut terkait pola perilaku Harimau Sumatera dan melakukan pendampingan/fasilitasi penerbitan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kandangisasi ternak dan larangan perburuan satwa mangsa untuk mencegah predator (Harimau Sumatera) keluar dari kawasan”.

Kegiatan workshop ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan rumusan yang konstruktif dalam rangka penanganan konflik Manusia-Harimau Sumatera diantaranya; perlu adanya edukasi/sosialisasi kepada warga desa lokasi konflik mengenai pola ternak yang baik, inisiasi Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pola ternak, riset perilaku Harimau Sumatera, larangan perburuan satwa mangsa dan pelibatan sektor swasta dalam upaya penanganan konflik.(rel)

Sumber: https://sumutpos.co/2020/12/11/workshop-penanganan-konflik-manusia-harimau-sumatera-di-wilayah-penyangga-taman-nasional-gunung-leuser/

Berita – Konflik Harimau dan Manusia Kerap Terjadi di Sumut, Yayasan Petai Gelar Diskusi dengan Pemerintah

HARIMAU Sumatera yang masuk ke kawasan pemukiman di Desa Tapus Sipagimbal, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan dievakuasi tim BBKSDA Sumut.

TRIBUN-MEDAN.com – Konflik antara harimau dan manusia hingga saat ini masih belum menemukan titik terang.

Berdasarkan informasi dari Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) didapatkan data ada sekitar 10 kasus kejadian sepanjang tahun 2020.

Dalam upaya mencari jalan keluar, Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) menyelenggarakan kegiatan workshop dengan tema ‘Penanganan Konflik Manusia-Harimau Sumatera di Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)’ di Hotel Madani Medan, Jumat (11/12/2020).

Workshop diikuti oleh 26 peserta yang terdiri dari pemangku kawasan (TNGL), Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Langkat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat.

Kemudian turut hadir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Kodim 0203 Langkat, Polres Langkat, Desa Lau Damak, Desa Batu Jonjong, Desa Timbang Lawan, Desa Bukit Mas, Desa PIR ADB, LSM Mitra (WCS, CAN-SRP, YAHUA, dan BEL) dan sektor swasta.

Dalam diskusi ini, sejumlah jalan keluar dibicarakan dalam menyeimbangkan kebutuhan alam dan manusia secara bersamaan.

Direktur Yayasan Petai, Masrizal Saraan menyampaikan mengungkapkan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pihak terkait guna menangani konflik manusia-Harimau Sumatera terutama di wilayah penyangga TNGL yang jumlahnya mencapai lebih dari 10 kejadian sepanjang tahun 2020.

“Upaya mitigasi konflik antara manusia – harimau sumatera (dan satwa liar lainnya) adalah tanggung jawab semua pihak. Untuk menyamakan persepsi dan kemudian mendiskusikan rencana penanganan konflik dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing pihak terkait,” ungkap Masrizal.

Lanjutnya, Masrizal menuturkan bahwa kehadiran para pemerintah setempat maupun pihak swasta ini memiliki pengaruh besar untuk melakukan koordinasi kedepannya.

“Kehadiran para pihak seperti pemerintah daerah, pemangku kawasan, LSM dan perusahaan menunjukkan bahwa ada keinginan dari masing-masing pihak untuk berkontribusi dan berperan dalam memitigasi dan mencegah potensi konflik. Ini juga menjadi modal yang kuat untuk memperkuat koordinasi dan jejaring antar para pihak,” ujarnya.

Konflik antara harimau dan manusia saat ini masih menjadi sorotan yang perlu mendapat jalan keluar. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Balai Besar TNGL yang diwakili oleh Adhi Nurul Hadi menuturkan bahwa upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya dengan melakukan sosialisasi.

Kepala Balai Besar TNGL yang diwakili oleh Adhi Nurul Hadi mengatakan jika upaya pencegahan dan penanganan konflik manusia-harimau Sumatera sangat penting dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke desa lokasi konflik.

“Salah satu upaya ini bisa dengan melakukan sosialisasi ke desa lokasi konflik dan mendorong penggembalaan ternak yang jauh dari wilayah jelajah Harimau Sumatera. Dan Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kolaborasi antar pihak terkait dan workshop ini adalah salah satu medianya,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Besar KSDA Sumut, yang diwakili oleh Fitri Noor Ch berpendapat bahwa perlunya riset lebih lanjut terkait pola perilaku Harimau Sumatera dan melakukan pendampingan/fasilitasi penerbitan Peraturan Desa (Perdes).

Adapun dalam Perdes ini nantinya akan mengatur kandangisasi ternak dan larangan perburuan satwa mangsa untuk mencegah predator (Harimau Sumatera) keluar dari kawasan.

Sumber : https://medan.tribunnews.com/2020/12/11/konflik-harimau-dan-manusia-kerap-terjadi-di-sumut-yayasan-petai-gelar-diskusi-dengan-pemerintah?page=1

News – Flash Flood of Landak River Bukit Lawang Tourism Area

Reported by Khairrudin, Ekosistem Lestari Foundation

Tuesday, November 17, 2020. The Landak River experienced a flash flood and destroyed tourist infrastructure (lodge/hotel and restaurants), houses, bridge infrastructure and livestock for the people around the Landak River.

The flash flood event is thought to have been due to extreem rainfall since 20.00 and 23.00 to 02.00 (18 November 2020) flash floods occurred which caused several locations to experience landslides in the upstream area of the Landak River which carried forest logs and land carried away by the water causing flooding in villages along the Landak River. The villages are Timbang Lawan Village, Sampe Raya Village, Timbang Jaya Village, and Laudamak Village, Bohorok District, Langkat Regency and approximately 100 households from four (4) villages that were directly affected by the flash flood experienced a loss of up to billion rupiah. The impact of the aftermath of the flash flood disaster affects the income of most people who depend on the agricultural and tourism sectors, which previously started to improve, is threatened again after the impact of the Covid-19 Virus pandemic on their lives.

The Langkat District through the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Langkat Regency has visited the impact of flash floods and distributed aid to Sungai Landak flash flood survivors with limited basic necessities. [KHN]

Berita – Banjir Bandang Sungai Landak Kawasan Wisata Bukit Lawang

Dilaporkan oleh Khairrudin, Yayasan Ekosistem Lestari

Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Selasa, 17 November 2020. Sungai Landak mengalami banjir bandang dan menghancurkan infrastruktur wisata (penginapan dan restoran), rumah tinggal, infrastrutkur jembatan dan ternak masyarakat yang  berada di sekitar Sungai Landak tersebut.

Peristiwa banjir bandang ini diduga karena curah hujan yang tinggi sejak pukul 20.00 dan pada pukul 23.00 sampai 02.00 (18 November 2020) terjadilah banjir bandang yang menyebabkan beberapa lokasi mengalami longsor di wilayah hulu Sungai Landak yang membawa kayu hutan dan tanah ikut terbawa air sehingga menyebabkan banjir bandang di desa-desa sepanjang Sungai Landak. Desa tersebut adalah Desa Timbang Lawan, Desa Sampe Raya, Desa Timbang Jaya, dan Desa Lau Damak, Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat dan kurang lebih 100 kepala keluarga dari empat (4) desa terdampak langsung dari banjir bandang tersebut mengalami kerugian mencapai milyar rupiah. Dampak pasca bencana banjir bandang berpengaruh terhadap pendapatan sebagian besar masyarakat yang bergantung kehidupannya pada sektor pertanian dan pariwisata yang sebelumnya mulai berangsur membaik terancam kembali setelah dampak pandemi virus Covid-19 terhadap kehidupan mereka.

Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat telah meninjau dampak banjir bandang dan mendistribusikan bantuan kepada penyintas bencana banjir bandang Sungai Landak dengan bantuan kebutuhan dasar yang masih terbatas. [KHN]

Meeting Coordination With Small Grants And Micro Grants Grantees Of SGP Indonesia

Medan. 20 November 2020. Along with the agenda of signing the Program Implementation Plan and Annual Work Plan of the Penabulu Foundation with the Gunung Leuser National Park Office, the Penabulu Foundation as a Service Provider (SP) SGP Indonesia feels it is important to also hold a coordination meeting with small and micro grants grantees of SGP Indonesia.

The objective of the coordination meeting is to focus on the 2nd quarter report that have not been sent to the SGP Indonesia Service Provider. In addition, SP SGP Indonesia represented by Adi Nugroho (Chief Grant Management) explained the position of the proponent proposal assessment submitted in the Call for Proposals SGP Indonesia Cycle 2. And with regard to the grantees of SGP Indonesia’s micro grants, SP hopes to get a monthly progress report as a form of monitoring of the ongoing program.

The coordination meeting was held at the WALHI North Sumatra Office and was attended by 17 people consisting of five (5) civil society organizations that received small grants and two (2) organizations that also received SGP Indonesia micro grants.

Pertemuan Koordinasi Dengan Penerima Hibah Kecil Dan Mikro SGP Indonesia

Medan. 20 November 2020. Bersamaan dengan agenda penandatanganan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan Yayasan Penabulu dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Yayasan Penabulu sebagai Service Provider (SP) SGP Indonesia merasa penting untuk sekalian melakukan pertemuan koordinasi dengan para penerima hibah kecil dan mikro SGP Indonesia.

Tujuan pertemuan koordinasi lebih difokuskan pada tagihan palpporan kuartal 2 yang belum dikirimkan kepada Service Provider SGP Indonesia. Selain itu, SP SGP Indonesia yang diwakili Adi Nugroho (Chief Grant Management) menjelaskan posisi penilaian proposal proponen yang diajukan pada Call for Proposal SGP Indonesia Siklus 2.

Dan berkaitan dengan para penerima hibah mikro SGP Indonesia, SP berharap bisa mendapatkan progress report bulanan sebagai bentuk monitoring terhadap program yang sedang berjalan.

Pelaksanaan pertemuan koordinasi dilaksanakan di Kantor WALHI Sumatera Utara dan dihadiri 17 orang yang terdiri dan lima (5) organisasi masyarakat sipil penerima hibah kecil dan dua (2) organisasi yang juga mendapatkan hibah mikro SGP Indonesia.

Signing Of Program Implementation Plan And Annual Work Plan 2020 – 2022 Between The Gunung Leuser National Park Office With Penabulu Foundation

Medan. 19 November 2020. After signing the Cooperation Agreement (PKS) between the Gunung Leuser National Park Center and the Penabulu Foundation on September 19, 2020 at the Bogor KSDAE Office, discussion of the draft Program Implementation Plan and Annual Work Plan 2020-2022 was continued.

The discussion of the last draft was carried out on November 19, 2020 in the Gunung Leuser National Park Hall Hall between the Penabulu Foundation represented by Adi Nugroho (Director of the Grant Management Implementing Agency – Penabulu Foundation) with structural officials of the Gunung Leuser National Park Office. The meeting took place from 14.00 to 17.00 WIB and it was agreed that the RPP and RKT be jointly signed even though the Head of the Gunung Leuser National Park Center was on duty in Jakarta.

The agreement was stated in the signing of the RPP and RKT Period 2020-2022 and the Penabulu Foundation will carry out capacity building for civil society organizations and community based / local organizations partnering Gunung Leuser National Park Area 3 Stabat as the role of the Penabulu Foundation as SGP Indonesia’s Service Provider. The Penabulu Foundation will reporting at the end of each year as a form of accountability to the Gunung Leuser National Park Office.